KEMENTERIAN PERTANIAN - DIREKTORAT JENDRAL PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

15/10/2018 - 06:05 PM

PEMANTAUAN SARANA DAN PRASARANA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN KEBAKARAN LAHAN DI PERUSAHAAN PERKEBUNAN

Di Publish Pada : 29/12/2017 | Kategori : Jadwal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, khusunya pada pasal 34 mengharuskan kepada setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan untuk melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya. Selanjutnya pada pasal 35 dinyatakan bahwa dalam rangka pengendalian OPT, setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki standard minimum sarana dan prasarana pengendalian OPT perkebunan. Sebelum terbitnya undang-undang Perkebunan, kesanggupan dan kewajiban perusahaan perkebunan dalam menyiapkan sarana, prasaran untuk melakukan pengendalian OPT dan pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran telah diatur dalam Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan khususnya pada Bab III tentang syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan.

Untuk mengetahui kondisi ril di lapangan, khususnya tentang ketersediaaan sarana dan prasaran pengendalian OPT dan peralatan penanggulangan kebakaran lahan telah diakukan pemantauan di beberapa perusahaan perkebunan yang ada di Kalimantan Barat. Perusahaan perkebunan yang telah di kunjungi meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu di Kabupaten Kubu Raya (PT. Bumi Pratama Khatulistiwa), di Kabupaten Mempawah (PT. Mitra Andalan Sejahtera) dan di Kabupaten Sambas (PT. Buluh Cawang Plantation).  PT Buluh Cawang Plantation (BCP) terletak di Desa Mentibar Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Jalan menuju lokasi perkebunan cukup baik. Komoditi yang diusahakan adalah kelapa sawit dengan data luas dan umur  seperti pada tabel 1.

Pemantauan dilakukan dengan cara mewawancarai bagian Humas dan Manajer Kebun dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke gudang sarana pengendalian OPT dan kebakaran lahan serta melihat langsung sarana yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Kebun, OPT yang ada di areal kelapa sawit milik PT. BCP secara umum adalah Hama ulat pemakan daun kelapa sawit seperti ulat api, dan ulat kantong. Perusak buah seperti tikus juga ditemukan namun demikian sampai sekarang belum pernah terjadi eksplosi. Kondisi ini lebih disebabkan oleh adanya sistem peringatan dini (EWS) yang dilaksanakan oleh petugas pengamat OPT interen.

Pengamatan OPT dilaksanakan secara teratur dan terjadwal pada masing-masing blok kebun dan apabila berdasarkan hasil pengamatan harian yang tercantum pada form pengamatan ditemukan adanya data serangan yang menghawatirkan (di atas ambang ekonomi), maka petugas pengamat langsung melaporkan ke Manajer Kebun untuk diambil keputusan (biltus) tindakan pengendalian.  Mekanisme ini telah berjalan lama dan berdasarkan data sejarah serangan OPT, di PT. BCP belum pernah terjadi kejadian luar biasa serangan OPT (eksplosif).

Selain pemantauan peralatan pengendalian OPT, Tim juga melakukan pemantauan terhadap sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dana kebun yang ada di gudang penyimpanan dilanjutkan pemantauan sarana yang ada di lapangan disekitar kebun kelapa sawit.

Pengendalian Kebakaran

Berdasarkan informasi Manajer Kebun dan bagian Humas, kebakaran lahan di kebun inti belum pernah terjadi, namun demikian beberapa tahun kebelakang pernah terjadi kebakaran awal dalam skala kecil dikebun petani plasma tetapi dapat diatasi dengan cepat.  Struktur organisasi pengendali kebakaran lahan di PT.BCP cukup baik dan teratur. Organisasi penanggulangan kebakaran lahan  (Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun) yang selanjutnya disebut Brigade adalah satuan kerja yang berada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.  Pengendalian kebakaran lahan dan kebun terdiri atas:

  1. Pencegahan;
  2. Pemadaman; dan
  3. Penanganan Pasca Kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 47/Prementan/OT.140/4/2014 tanggal  4 April 2014 tentang  Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun dinyatakan bahwa pencegahan dilakukan melalui pemantauan titik panas dan sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) oleh Brigade Kabupaten/Kota. Sosialisasi PLTB dilakukan oleh Brigade Kabupaten/Kota kepada Pekebun dan/atau KTPA dengan metode kelas diikuti dengan simulasi dan demplot PLTB secara terus menerus.

Pelaksanaan pencegahan kebakaran juga dilakukan oleh Brigade dengan Pekebun melalui pemberian bantuan bahan dan peralatan agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran. Bagi pekebun yang tergabung dalam KTPA yang tidak mampu melaksanakan PLTB, pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan berupa bahan dan peralatan PLTB serta sarana pemadaman secara sederhana sesuai perencanaan yang disusun oleh Dinas.

Pemadaman

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

  1. Kebakaran awal;
  2. Kebakaran lanjut; dan
  3. Kebakaran luar biasa.

Kebakaran tingkat awal, yaitu kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 (tiga) hari. Kebakaran tingkat lanjut yaitu kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 4-7 hari. Kebakaran tingkat luar biasa yaitu kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu di atas 7 (tujuh) hari.

Pemadaman kebakaran tingkat awal dikoordinasikan oleh Brigade kabupaten/kota, pemadaman kebakaran tingkat lanjut dikoordinasikan  oleh Brigade provinsi dan pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat. Pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade kabupaten/kota dengan melibatkan KTPA dan unit pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan di sekitar lokasi kebakaran. Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dilaksanakan oleh Brigade provinsi dengan melibatkan Brigade kabupaten/kota, KTPA, unit pemadaman kebakaran perusahaan perkebunan di provinsi tersebut dan unit pemadaman kebakaran lain.  Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dilaksanakan oleh Brigade Pusat dengan melibatkan Brigade provinsi, Brigade kabupaten/kota, KTPA, unit pemadaman perusahaan perkebunan, dan unit pemadaman kebakaran lain.

Penanganan Pasca Kebakaran

Penanganan pasca kebakaran lahan dan kebun dilakukan oleh Pekebun, Dinas kabupaten/kota, Dinas provinsi, dan Kementerian Pertanian melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman. Kegiatan rehabilitasi lahan antara lain dilakukan dengan olah tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara. Kegiatan rehabilitasi tanaman antara lain dilakukan dengan penyisipan tanaman, peremajaan, atau penanaman baru. Kegiatan rehabilitasi pasca kebakaran pada tingkat Kementerian Pertanian didukung oleh Ditjen Perkebunan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Monitoring dilanjutkan dengan mengunjungi sarana yang ada di lapangan/kebun yaitu menara pemantau api. Kondisi menara pemantau api yang ada diperkebunan PT. BCP kondisinya  baik dan ditempatkan pada posisi yang sesuai dan strategis. 

Penutup

Berdasarkan hasil pemantauan baik digudang peralatan maupun dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT. BCP telah melaksanakan amanah undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan secara baik dan konsisten.

 

 

Hamdani, S.TP, MP

(POPT Ahli Madya BPTP Pontianak)

 

 

 

 


Kritik Dan Saran

Pengunjung

Pengunjung hari ini : 63
Total pengunjung : 8906

Polling

Survey kepuasan website edit

Apakah website ini bermanfaat ?
Sangat Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kadang Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Kurang Faedah

Galeri Foto

Galeri Video

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian
Jl. Budi Utomo No.57, Pontianak - Kalimantan Barat 78241 - Indonesia
Telp. : (0561) 883632 - Fax : (0561) 882784. Email : balaiproteksipontianak@pertanian.go.id