KEMENTERIAN PERTANIAN - DIREKTORAT JENDRAL PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

22/10/2019 - 05:50 AM

Hak Atas Informasi Publik

Di Publish Pada : 26/02/2019 | Kategori : page

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

( Pengajuan Permohonan, Penanganan, Penyampaian Hasil)

DI KEMENTERIAN PERTANIAN

 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk memberikan akses informasi publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
  4. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Hak Pemohon;

  1. memperoleh, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan dan menyebarluaskan informasi publik;
  2. mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut, dan/atau;
  3. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Kewajiban Pengguna

  1. menggunakan informasi publik sesuai dengan peruntukkannya; dan
  2. mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Hak Badan Publik

  1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan
  2. informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, adalah membahayakan Negara, kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak-hak pribadi , rahasia jabatan; dan /atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Kewajiban Badan Publik

Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik; Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; Untuk melaksanakan kewajiban Badan publik harus membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

 Persyaratan

  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik;
  3. Menunjukan KTP dan melampirkan Fotocopy;
  4. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

 Prosedur

  1. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait secara tertulis atau tidak tertulis disertai alasan permintaan tersebut.
  2. Permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
  3. Permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.

 Mekanisme

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
  2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dan telah ditandatangani oleh petugas.
  3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon infomasi publik;
  4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik dan pengguna menandatanganinya.
  5. Jika informasi  yang  diminta   masuk  dalam  kategori  dikecualikan  PPID menyampaikan alasan

Agenda

Kritik Dan Saran

Pengunjung

Pengunjung hari ini : 142
Total pengunjung : 40794

Polling

Survey kepuasan website edit

Apakah website ini bermanfaat ?
Sangat Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kadang Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Kurang Faedah

Galeri Foto

Galeri Video

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian
Jl. Budi Utomo No.57, Pontianak - Kalimantan Barat 78241 - Indonesia
Telp. : (0561) 883632 - Fax : (0561) 882784. Email : balaiproteksipontianak@pertanian.go.id