KEMENTERIAN PERTANIAN - DIREKTORAT JENDRAL PERKEBUNAN

BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK

24/10/2021 - 05:05 PM

Menelaah UU No. 22 Tahun 2019 dari Perspektif Petugas Pengendali OPT

Di Publish Pada : 24/08/2021 | Kategori : Jadwal

Menelaah UU No. 22 Tahun 2019 dari Perspektif

Petugas Pengendali OPT

Oleh: Hamdani (POPT Ahli Madya)

 

Tugas pokok POPT sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2009 adalah menyiapkan pengendalian OPT, melaksanakan pengendalian OPT, menganalisis dan mengevaluasi hasil pengendalian OPT, melaksanakan bimbingan pengendalian OPT, mengelola keanekaragaman hayati, mengembangkan metode pengendalian OPT, melaksanakan pengamatan daerah sebar OPT, dan membuat koleksi visualisasi dan informasi. Disamping itu, POPT juga dituntut untuk melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, mengikuti pendidikan dan pelatihan dan melaksanakan kegiatan penunjang.erlindungan tanaman pada hakekatnya adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Di lingkungan petani, petugas yang sering melakukan pembinaan petani dan melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) adalah Petugas Pengendali OPT (POPT).

Perlindungan tanaman mempunyai peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari usaha peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, perlindungan tanaman berperan penting dalam menjamin kepastian hasil dan memperkecil risiko berproduksi suatu tanaman. Meskipun langkah-langkah budidaya suatu tanaman sudah dilakukan, seperti penggunaan varietas unggul, cara penanaman, pemupukan, pengairan, penyiangan, pemanenan dan pasca panen telah dilakukan dengan baik, namun jika pengendalian OPT diabaikan, maka apa yang telah dilakukan menjadi kurang berarti akibat hasil produksi tanamannya rusak terserang OPT. Dapat dikatakan bahwa perlindungan tanaman merupakan alat penunjang yang sangat penting dari sistem produksi dan usaha tani. Bahkan dikatakan bahwa perlindungan tanaman merupakan asuransi yang menjamin keberhasilan setiap usaha tani dan pembangunan pertanian dari kerugian sebagai akibat dari gangguan OPT, bencana alam, maupun kesalahan dalam budi daya tanaman pertanian itu sendiri.

Dunia pertanian Indonesia selama perjalannya mengalami cukup banyak tantangan, baik yang bisa diatasi sendiri oleh petani maupun yang memerlukan peran pemerintah. Masalah yang umum dihadapi petani biasanya berkutat seputar sistem budidaya, pengendalian serangan OPT, dan pengolahan lahan pertanian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa yang sering dihadapi petani adalah sulitnya mengendalikan serangan OPT sehingga menimbulkan kerugian bagi petani.

Untuk menjawab permasalahan petani di atas, pada tanggal 18 Oktober 2019, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. UU ini telah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo tanggal 18 Oktober 2019 di Jakarta. Supaya setiap orang mengetahuinya, UU tersebut ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2019. Penjelasan atas UU ini ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412.

UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah UU baru yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478). Ketentuan Pasal 130 UU 22/2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mencabut dan menyatakan bahwa UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman tidak berlaku. Namun, semua aturan pelaksanaannya masih bisa digunakan sepanjang belum diganti dengan yang aturan yang baru.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Sistem budidaya berkelanjutan sendiri memiliki keuntungan lebih baik dan merupakan teknologi terbarukan dalam meningkatkan sektor pertanian. Namun, cara ini masih memiliki kendala dalam penerapannya di tingkat petani. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan keberhasilan sistem budidaya berkelanjutan. Peran pemerintah sangat penting untuk memberikan dorongan seperti mengadakan sosialisasi atau workshop kepada petani. Petugas lingkup pertanian, antara lain POPT, hendaknya berperan aktif dalam membimbing petani dibidang perlindungan tanaman. Melalui bimbingan ini diharapkan  petani mampu mengambil keputusan bersama serta lebih aktif dalam kelompok tani. Di tingkat lapangan, sedapat mungkin peran petani muda atau petani millenial dapat lebih aktif, karena biasanya mereka memiliki wawasan yang luas dan inovatif.

Sejauh ini, Petugas Pengendali OPT dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. Dengan terbitnya UU No 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan maka UU No12 Tahun 1992 tidak berlaku lagi.

Kegiatan perlindungan tanaman di dalam UU No 22 Tahun 2019 diatur di dalam Bab IX tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Pertanian bagian kesatu tentang perlindungan pertanian. Di dalam bab perlindungan dan pemeliharaan pertanian terdapat 7 (tujuh) pasal yang membahas secara garis besar tentang kegiatan perlindungan pertanian.

Secara substansional, pasal-pasal yang mengatur kegiatan perlindungan tanaman atau pertanian dalam UU No. 12 Tahun 1992 dan UU No. 22 Tahun 2019 tidak berbeda nyata. Dalam UU No. 22 Tahun 2019, menggunakan teks perlindungan pertanian, karena ada unsur penyakit hewan, sedangkan dalam UU lama menggunakan kalimat perlindungan tanaman.

Perlindungan pertanian dalam UU No. 22 Tahun 2019 diatur dalam pasal 48 dimana ditegaskan bahwa perlindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem “pengelolaan” hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim, sedangkan dalam UU No 12 Tahun 1992 kata  pengelolaan sebelumnya dengan kata “pengendalian”.

Dalam terminologi Pengendalian Hama Terpadu (Integrated Pest Control) terdapat kata pengendalian yang diartikan sebagai kegiatan jangka pendek yang fokusnya lebih kepada mematikan hama, sedangkan Pengelolaan Hama Terpadu (Integrated Pest Management) terdapat kata pengelolaan yang merupakan kegiatan jangka Panjang yang bertujuan untuk pencegahan kerusakan tanaman yang ditimbulkan oleh hama yang managemennya lebih difokuskan untuk menjaga populasi OPT agar tetap rendah.

Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) merupakan program pengelolaan pertanian secara terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, ekonomi dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh pestisida dan kerusakan lingkungan secara umum dengan memanfaatkan berbagai Teknik pengendalian yang secara kultural, mekanik, fisik dan hayati.

Hal yang menarik dalam UU No. 22 Tahun 2019 adalah bahwa  pelaksana perlindungan pertanian lebih dijabarkan siapa penaggung jawabnya. Disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, petani, pelaku usaha dan masyarakan ikut bertanggung jawab. Dalam UU No.12 Tahun 2012, pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, tidak dirincikan seperti halnya UU No. 12 Tahun 2019.

Hal menarik lainnya adalah ketentuan pidana dalam UU No. 22 Tahun 2019 lebih tegas. Pada Bab XX pasal 118 disebutkan bahwa  setiap orang yang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kesimpulan

  1. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih memeliki beberapa kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diterbitkan UU. No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
  2. Paradigma baru yang diusung UU No. 22 Tahun 2019 adalah Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang merupakan paradigma pengelolaan pertanian dengan mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama.
  3. PHT merupakan sistem pengelolaan OPT secara terpadu dengan memperhatikan aspek-aspek ekologi, ekonomi dan budaya untuk menciptakan suatu sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menekan terjadinya pencemaran lingkungan akibat pestisida dan kerusakan lingkungan lainnya dengan memanfaatkan berbagai teknik pengendalian OPT yang layak.
  4. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.
  5. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Referensi

  1. Undang Undang No 22 Tahun 2019 tetang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
  2. Undang-undamg No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Daya Tanaman
  3. Peraturan Menteri Pertanian No. 46/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional POPT dan angka kreditnya.

 

(Unduh dokumen disini)


Agenda

Kritik Dan Saran

Pengunjung

Pengunjung hari ini : 1
Total pengunjung : 171964

Polling

Survey kepuasan website edit

Apakah website ini bermanfaat ?
Sangat Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kadang Bermanfaat
Kurang Bermanfaat
Kurang Faedah

Galeri Foto

Galeri Video

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan - Kementerian Pertanian Bangbf Sex Videos Xxx
Jl. Budi Utomo No.57, Pontianak - Kalimantan Barat 78241 - Indonesia
Call center & WA : 0821-4981-5100; - Fax : (0561) 882784. Email : balaiproteksipontianak@pertanian.go.id