Pontianak, 1 September 2026 – BPTP Pontianak terus mendorong hilirisasi komoditas perkebunan melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dalam rangka pengamanan dan pengawalan pelaksanaan kegiatan. Pengawalan kegiatan hilirisasi perkebunan komoditas tebu dilakukan pada Selasa, 1 September 2026 oleh Kejagung RI di BPTP Pontianak yang juga diikuti oleh seluruh pelaksana kegiatan hilirisasi perkebunan di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Kegiatan dihadiri Kepala Subdirektorat IV B pada Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Alamsyah, S.H., M.H., Kepala Seksi IV.B.1 pada Subdit IV.B Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Hary Yohanes, S.H., M.H. Pertemuan ini diawali dengan penyampaian laporan program hilirisasi komoditas perkebunan (tebu) oleh Kepala BPTP Pontianak. Hingga saat ini, pelaksanaan hilirisasi perkebunan komoditas tebu di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Grobogan mencakup perkembangan calon petani dan calon lokasi (CPCL), penerbitan Surat Keputusan (SK) CPCL, serta realisasi penyaluran benih tebu di tiga kabupaten tersebut.

Dalam kegiatan juga dibahas sejumlah tantangan pelaksanaan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi iklim yang memerlukan mitigasi awal hingga sinkronisasi data antara pihak pelaksana. Sehingga pemantauan secara berkelanjutan perlu dilakukan demi mendukung percepatan pelaksanaan program hilirisasi perkebunan komoditas tebu.

Bagi BPTP Pontianak, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi dalam pengawalan hilirisasi perkebunan, khususnya tebu di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kolaborasi BPTP Pontianak bersama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kejagung RI, pemerintah daerah, penyuluh, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta memperkuat pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan.